Lebak, UNB.- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Lebak menyoroti beredarnya pamflet informasi pelatihan ketenagakerjaan yang diduga hoaks dan mencatut nama serta identitas Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lebak.
Beredarnya pamflet tersebut telah menimbulkan keresahan dan berpotensi menyesatkan masyarakat, khususnya para pencari kerja yang membutuhkan akses informasi dan program pelatihan ketenagakerjaan yang valid.
PC PMII Lebak menilai pencatutan nama instansi pemerintah dalam informasi yang belum terverifikasi merupakan persoalan serius, karena dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Lebih lanjut, PC PMII Lebak juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum dari lingkungan salah satu partai politik di Kabupaten Lebak dalam proses pembuatan maupun penyebaran pamflet tersebut.
“Dugaan ini tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi liar, melainkan harus diungkap secara objektif melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum. Apabila benar terdapat keterlibatan oknum atau kelompok yang menggunakan identitas instansi pemerintah untuk kepentingan tertentu, terlebih dengan motif politik, maka hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Arin Nurdiansyah, Sekretaris Cabang PC PMII Kabupaten Lebak. Rabu (04/11/2026)
PC PMII menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar peredaran pamflet palsu, melainkan menyangkut integritas lembaga pemerintahan, perlindungan masyarakat dari informasi menyesatkan, serta potensi penyalahgunaan nama institusi negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Oleh karena itu, PC PMII Kabupaten Lebak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polres Lebak maupun Kejaksaan Negeri Lebak sesuai kewenangannya, agar tidak hanya menelusuri pihak penyebar, tetapi juga mengungkap pihak yang merancang, memproduksi, mengoordinasikan, dan menjadi aktor intelektual di balik penyebaran pamflet tersebut.
TUNTUTAN PC PMII KABUPATEN LEBAK:
-. Mendesak APH segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pembuatan serta penyebaran pamflet hoaks pelatihan ketenagakerjaan yang mencatut nama Disnaker Kabupaten Lebak.
-. Mengusut tuntas dugaan keterlibatan unsur partai politik maupun pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pembuatan dan penyebaran pamflet tersebut.
-. Mengungkap aktor intelektual yang diduga menjadi perancang, pengarah, pengendali, maupun pihak yang mengambil keuntungan dari penyebaran informasi palsu tersebut.
-. Memeriksa seluruh pihak yang terindikasi terlibat, baik pembuat, penyebar, penghubung, maupun pihak yang memberikan dukungan terhadap penyebaran pamflet.
-. Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi kepentingan politik.
PC PMII Kabupaten Lebak menegaskan tidak akan membiarkan persoalan yang menyangkut nama baik institusi pemerintahan dan kepentingan masyarakat berlalu tanpa kejelasan hukum.
“Jangan biarkan institusi pemerintah dijadikan alat permainan kepentingan politik. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban informasi palsu. APH harus hadir, bekerja secara profesional, transparan, dan independen untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa ini, termasuk pihak yang berada di balik layar,” tegas Arin. (Red)
