Lebak, UNB.- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAI Nurul Hidayah (STAINH) mempertanyakan peran pemerintah dalam menjadikan aspirasi masyarakat sebagai prioritas pembangunan. , Sabtu (07/11/ 2026)
Hingga saat ini, belum ada indikasi nyata dari tiap pihak terkait bahwa aspirasi masyarakat Lebak Selatan menjadi pertimbangan utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan PMII STAINH turun ke jalan.
Aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis, 29 Oktober 2026 ini berbeda dari aksi biasanya. Massa aksi mengenakan jaket almamater PMII sebagai penanda bahwa gerakan ini merupakan representasi keresahan seluruh masyarakat Lebak Selatan, bukan sekadar gerakan kelompok.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan 4 tuntutan:
Soroti Batching Plant PT Rizki Bangun Beton
Soroti Kinerja Polsek Malingping
Tuntutan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Ketimpangan Infrastruktur Jalan di Lebak Selatan
1. Batching Plant PT Rizki Bangun Beton
Koordinator Lapangan Aksi, M. Ikhsan yang akrab disapa Boim, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak segera mengkroscek kembali para pengusaha batching plant.
“DLH agar mengkroscek kembali pengusaha batching plant, khususnya PT Rizki Bangun Beton yang berlokasi di ruas jalan Simpang-Bayah, Kampung Panyaungan, RT 001 RW 007, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara,” ujarnya.
Massa aksi menilai keberadaan perusahaan tersebut berpotensi melanggar aturan sempadan pantai sebagaimana diatur dalam Perpres No. 51/2016 dan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni 100 meter dari bibir pantai. Selain itu, debu dari aktivitas perusahaan dinilai mencemari lingkungan di sekitar lokasi batching plant.
2. Kinerja Polsek Malingping
M. Ikhsan juga menyoroti tugas dan fungsi Polsek Malingping terkait maraknya peredaran obat-obatan terlarang.
“Dengan maraknya peredaran obat-obatan terlarang, saya menegaskan kepada Polres Lebak agar segera mengaudit dan mengecek oknum-oknum anggota Polsek Malingping,” ungkapnya.
3. Penerangan Jalan Umum (PJU)
Ketua Rayon, Iwan Padigma, menyoroti minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Malingping – Gunung Kencana.
“Saya tegaskan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, segerakan dengan waktu sesingkat-singkatnya terkait Penerangan Jalan Umum (PJU),” ungkapnya.
4. Ketimpangan Infrastruktur Jalan
Ketua Komisariat STAI NH, Eka Yudi Permana, mendesak pemerintah segera membereskan ketimpangan infrastruktur jalan di Lebak Selatan.
“Pemerintah agar mewujudkan akses layanan dasar yang merata, serta memperlancar mobilitas masyarakat Lebak Selatan, dan pihak Pemerintah Kabupaten Lebak segera menganggarkan terkait jalan poros kabupaten,” terangnya.
Koordinator lapangan menegaskan, aksi ini dilakukan karena situasi Lebak Selatan dinilai tidak baik-baik saja.
“Ketika persoalan-persoalan yang belum terpecahkan di Lebak Selatan tidak ada respon, maka dari itu kita akan aksi jilid dua dengan massa aksi lebih banyak,” ucapnya.
Di akhir aksi, massa menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan pengamanan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri dengan tertib,” tutupnya. (Red)
