Lebak, UNB.- Program Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun 2026 yang diarahkan untuk mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa sebesar Rp9.000.000 per desa mulai mendapat sorotan kritis dari M. Febi Pirmansyah.
Program yang semestinya menjadi instrumen untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama menyangkut mekanisme perekrutan dan penentuan tenaga paralegal.
M. Febi Pirmansyah menilai, keberadaan Posbakum jangan sampai hanya menjadi program formalitas yang terlihat berjalan secara administratif, tetapi minim manfaat nyata bagi masyarakat.
Rekrutmen Paralegal Diduga Berbasis Kedekatan
Menurutnya, persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana proses penunjukan paralegal dilakukan. Sebab, muncul dugaan bahwa perekrutan di sejumlah desa belum sepenuhnya mengedepankan kapasitas, kompetensi, dan pemahaman hukum, melainkan justru disinyalir dipengaruhi unsur kedekatan dengan kepala desa.
“Kalau benar penentuan paralegal lebih mengedepankan kedekatan personal daripada kapasitas dan kompetensi, ini tentu menjadi persoalan serius. Posbankum bukan ruang bagi kepala desa untuk menunjuk orang-orang terdekatnya. Ini program pelayanan hukum untuk masyarakat yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” tegas M. Febi Pirmansyah.
Jangan Sampai Banprov Hanya Menghabiskan Anggaran Tanpa Manfaat Nyata
Febi mempertanyakan sejauh mana keberadaan Posbankum benar-benar memberikan dampak terhadap kebutuhan hukum masyarakat desa.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada terbentuknya Posbakum dan terpenuhinya daftar nama paralegal. Lebih dari itu, harus ada indikator yang jelas mengenai aktivitas pelayanan, edukasi hukum, konsultasi, serta pendampingan sesuai kewenangan paralegal.
“Jangan sampai anggaran pemerintah sudah dialokasikan, Posbankum sudah dibentuk, paralegal sudah ditunjuk, tetapi masyarakat sendiri tidak mengetahui keberadaannya dan tidak merasakan manfaatnya. Kalau hanya sebatas penunjukan nama dan administrasi, lalu di mana dampak program tersebut?” ujarnya. Senin (09/11/2026)
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak boleh diukur dari banyaknya kelembagaan yang dibentuk, melainkan dari manfaat dan kualitas pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.
Pemprov Banten Diminta Evaluasi Mekanisme Rekrutmen
M. Febi Pirmansyah mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul.
Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap:
1. Mekanisme dan transparansi perekrutan paralegal di setiap desa;
2. Persyaratan serta kompetensi calon paralegal;
3. Riwayat pelatihan dan pembekalan paralegal;
4. Aktivitas nyata Posbankum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran Banprov;
6. Evaluasi kinerja serta manfaat Posbakum bagi masyarakat desa.
Menurutnya, apabila ditemukan proses perekrutan yang tidak sesuai ketentuan atau pelaksanaan program yang tidak mencapai tujuan, pemerintah harus mengambil langkah korektif secara tegas dan transparan.
Paralegal Harus Punya Kapasitas, Bukan Sekadar Kedekatan
Febi juga mengingatkan bahwa paralegal memiliki tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Karena itu, penentuannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
“Persoalan hukum masyarakat bukan persoalan main-main. Orang yang diberikan kepercayaan menjadi paralegal harus memiliki pengetahuan, integritas, mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan, dan memahami batas kewenangannya. Jangan sampai masyarakat justru diberikan pelayanan oleh orang yang tidak memiliki kesiapan dan kompetensi memadai,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Jangan Jadikan Program Bantuan Hukum sebagai Proyek Formalitas
Menutup pernyataannya, M. Febi Pirmansyah menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program Posbankum, melainkan dorongan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ia meminta Pemprov Banten membuka ruang evaluasi dan memastikan setiap desa memiliki Posbakum yang benar-benar aktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai semangat pemerintah menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat justru terjebak dalam pola penunjukan berdasarkan kedekatan personal. Uang negara harus menghasilkan manfaat, bukan sekadar menghasilkan daftar nama dan laporan administratif. Kalau memang program ini untuk rakyat, maka rakyat harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,” pungkas M. Febi Pirmansyah.
Kini publik menunggu keberanian Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi secara terbuka. Sebab, Posbakum seharusnya menjadi pintu masuk keadilan bagi masyarakat desa, bukan sekadar program yang selesai setelah anggaran direalisasikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bagian Hukum Pemda dan pengelola POSBANKUM belum berhasil dikonfirmasi terkait komposisi anggota, serta jumlah perkara yang telah ditangani.
Redaksi Updatenewsbanten.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dan akan menayangkan hak jawab dari pihak terkait pada pemberitaan berikutnya. (Red)***
