Lebak, UNB.- Anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun 2026 sebesar Rp9.000.000 per desa yang dialokasikan untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) di Kabupaten Lebak mulai menuai sorotan publik.
Sejumlah warga menilai pembentukan POSBANKUM kurang efisien karena manfaatnya belum dirasakan langsung. Program yang semestinya menjadi instrumen untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat itu dinilai perlu dievaluasi, terutama menyangkut mekanisme perekrutan dan penentuan tenaga paralegal.
Haes Rumbaka menilai keberadaan POSBANKUM jangan sampai hanya menjadi program formalitas yang terlihat berjalan secara administratif, tetapi minim manfaat nyata bagi masyarakat.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Haes, keberadaan POSBANKUM belum mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat. Apalagi perekrutannya dinilai tidak melihat sisi dasar, apakah orang yang menjadi pengurus POSBANKUM benar-benar mengerti dasar hukum.
“Adanya POSBANKUM yang dibentuk oleh pihak desa harus bisa menjadi jembatan bagi warga yang meminta bantuan hukum. POSBANKUM, kami tidak tahu kerjanya apa, siapa yang dibantu, dan di mana kantornya,” ujar Haes, Senin (9/11/2026).
Anggota POSBANKUM Dipertanyakan
Selain soal anggaran yang diduga hanya dinikmati pengurus POSBANKUM, Haes juga mempertanyakan komposisi anggotanya. Apakah pembentukannya sudah sesuai ketentuan?
Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, anggota POSBANKUM seharusnya berasal dari advokat yang sudah disumpah serta paralegal atau sarjana hukum yang berada di bawah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum.
Bukan perangkat desa, bukan tim sukses, dan bukan orang tanpa latar belakang hukum.
“Kalau anggotanya tidak paham hukum, bagaimana mau membantu masyarakat yang berperkara? Ini yang kami pertanyakan, apakah sudah sesuai aturan atau hanya sekadar pembentukan untuk menyerap anggaran,” tambah Haes.
Manfaat Belum Terasa
Secara konsep, POSBANKUM dibentuk untuk memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan, seperti konsultasi hukum, pembuatan dokumen gugatan, dan pendampingan advokat piket.
Namun di lapangan, keberadaan POSBANKUM dinilai minim sosialisasi. Banyak warga tidak mengetahui adanya layanan tersebut, sehingga jumlah perkara yang ditangani pun dipertanyakan.
“Selama ini kami tidak pernah mendengar ada warga yang dibantu POSBANKUM. Kalau memang ada, harusnya ada datanya, berapa perkara yang ditangani, berapa warga miskin yang terbantu,” katanya.
Pengamat anggaran daerah menilai, anggaran Banprov yang sudah ditentukan peruntukannya tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui mekanisme perubahan APBD dan persetujuan DPRD.
Namun, Haes menekankan Pemerintah Provinsi Banten berhak mengevaluasi kinerja POSBANKUM dan mengusulkan pengalihan anggaran pada pembahasan APBD berikutnya jika kinerjanya terbukti tidak efektif.
“Yang harus dibuka adalah data kinerjanya. Kalau honor piket dibayar tapi tidak ada layanan, itu yang harus diaudit oleh Inspektorat,” pungkas Haes.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bagian Hukum Pemda Lebak dan pengelola POSBANKUM belum berhasil dikonfirmasi terkait komposisi anggota, besaran anggaran Banprov yang diterima, serta jumlah perkara yang telah ditangani.
Redaksi Updatenewsbanten.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dan akan menayangkan hak jawab dari pihak terkait pada pemberitaan berikutnya. (Red)**
