Lebak, UNB.- Anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa di Provinsi Banten dinilai janggal dan tidak tepat sasaran.
Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten tahun 2026, itu disebut hanya menghambur-hamburkan anggaran, karena manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Petunjuk Teknis (Juknis) Bankeu Desa Tahun 2026 dinilai tidak lengkap, karena tidak mengatur secara rinci kategori rekrutmen maupun penunjukan pekerja di Posbankum. Kondisi tersebut menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan di lapangan.
Hingga saat ini, pemerintah desa juga disebut tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Posbakum. Akibatnya, banyak warga desa tidak mengetahui fungsi maupun manfaat dari program tersebut.
Koordinator Laskar Banten Selatan (LBS), Haes Rumbaka, mendesak agar anggaran Posbankum tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Haes, anggaran itu berpotensi menjadi ladang bancakan korupsi dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Kami mendesak agar anggaran tersebut dievaluasi, bahkan dihilangkan, karena nilai manfaatnya tidak ada, khususnya untuk masyarakat,” ujar Haes, Senin (9/11/2026).
Haes juga menduga anggaran Posbakum sebesar Rp 9 juta tersebut merupakan pesanan pihak tertentu untuk keuntungan kelompok.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, agar anggaran desa benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. (Red)
