Lebak, UNB.- Aliansi Lebak Selatan yang terdiri dari organisasi masyarakat, aktivis, dan media di wilayah selatan Banten resmi menyatakan sikap tegas terhadap polemik manajemen RSUD Malingping.
Aliansi berencana melayangkan surat permohonan audiensi yang ditembuskan langsung kepada Komisi V DPRD Provinsi Banten.
“Kami melihat ada ketidakharmonisan dalam tata kelola manajemen yang berdampak langsung pada hak pekerja dan pelayanan publik. Audiensi ini adalah upaya kami untuk menuntut transparansi,” ujar Agus Rusmana, perwakilan aliansi. Kamis (26/2/2026).
Desakan ini muncul menyusul berbagai persoalan krusial yang dianggap tak kunjung selesai di bawah kepemimpinan saat ini. Sejumlah fasilitas dasar pasien dan keluarga pasien juga disebut bermasalah, seperti air kran di ruang rawat inap yang sering mati, tangga lift tidak berfungsi, serta pendingin ruangan (AC) yang tidak stabil.
“Plt yang berkepanjangan seharusnya tidak menjadi alasan atas stagnasi pelayanan dan carut-marutnya manajemen internal,” ungkap Agus.
Ia menegaskan, kepemimpinan RSUD Malingping saat ini gagal memberikan rasa aman bagi pekerja dan kepastian layanan bagi masyarakat.
“Jika tidak mampu berbenah, lebih baik mundur daripada menghambat kemajuan RSUD milik Pemprov Banten ini,” tegasnya.
Senada, Ketua Aliansi Lebak Selatan Robi Teguh Pebrianto menilai kepemimpinan RSUD Malingping saat ini lamban merespons berbagai persoalan internal.
“Terkait pemberitaan yang menuai polemik di masyarakat, saya menilai Plt Direktur RSUD Malingping slow respon dan tidak lebih baik dari Plt sebelumnya,” ungkap Robi.
Robi meminta agar manajemen RSUD segera diperbaiki agar tidak berdampak buruk pada pelayanan.
“Kami mohon segera dilakukan perbaikan agar mosi tidak percaya tidak semakin meluas terhadap pelayanan RSUD Malingping,” ucapnya.
Aliansi Lebak Selatan menegaskan akan segera melayangkan surat audiensi yang ditembuskan langsung ke Komisi V DPRD Provinsi Banten, bidang kesehatan.(Red)
