Lebak, UNB.Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, angkat bicara terkait insiden yang terjadi pada Minggu (16/08/2026) di Kecamatan Malingping. Insiden tersebut menyangkut dugaan sikap arogansi seorang kepala desa yang melakukan intervensi terhadap kerja jurnalis saat melakukan peliputan.
Menurut Musa, tindakan menantang dan bersikap arogan kepada siapapun, terlebih kepada insan pers, merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.
“Sikap seorang kepala desa tidak pantas menunjukkan arogansi apalagi menantang berkelahi kepada siapapun, terlebih insan pers yang bekerja untuk mengungkap kasus,” ujarnya.
Musa menilai, ketika ada persoalan yang disorot media, seharusnya kepala desa mengedepankan sikap bijaksana. Hak jawab dan klarifikasi adalah jalur yang benar ketika dikonfirmasi wartawan.
“Ketika terjadi masalah sebaiknya kepala desa lebih bersikap bijaksana dan mengedepankan hak jawab atau klarifikasi ketika dikonfirmasi wartawan,” katanya.
Terkait isu dugaan penguasaan dana program pertanian untuk pembangunan irigasi tersier, Musa menegaskan bahwa fungsi kepala desa sebatas pengawasan. Ia meluruskan bahwa anggaran tersebut bukan berasal dari dana desa, melainkan dari APBN.
“Fungsi kepala desa hanya pengawasan, ditambah anggaran tersebut bukan berasal dari desa, melainkan dari APBN,” jelas politisi asal Banten itu.
Negara Hukum, Bukan Intimidasi
Musa meminta agar setiap persoalan diselesaikan sesuai prosedur hukum dan tidak dengan intimidasi.
“Apabila ada persoalan mengenai dugaan penyelewengan anggaran pekerjaan seharusnya sampaikan penjelasan yang objektif, jangan malah melakukan intervensi. Itu terlalu arogan, tidak pantas sikap kepala desa seperti itu. Negara ini negara hukum, semua ada prosedurnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Musa mengutuk keras tindakan oknum kepala desa tersebut dan meminta yang bersangkutan segera menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf secara terbuka.
“Saya minta yang bersangkutan segera klarifikasi dan minta maaf. Jangan sampai kepercayaan publik kepada pemerintah desa justru rusak karena ulah oknum,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepala desa yang bersangkutan terkait insiden tersebut. (Red)
