Lebak, UNB.- Batching Plan PT. Bintang Beton Selatan (BBS) di Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Banten yang diduga ilegal karena ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak ada, diminta segera ditutup
Hal ini ditugaskan oleh Hedi, aktivis di Lebak Selatan yang meminta pihak Satpol-PP Kabupaten Lebak segera bertindak untuk menutup batching plan tersebut yang menurutnya sudah lama beroperasi kembali.
“Kita mita Satpol-PP Lebak segera turun untuk sidak dan menutup langsung plan PT BBS. Selain menutup kita juga pinta bangunannya untuk dibongkar. Informasi yang kami dapat, karena plan tersebut berdiri di Lahan Sawah Dilindungi (LSD), ijin PBG nya tidak keluar karena menabrak aturan Kepmen ATR/BPN,” ujarnya, Sabtu 8 November 2025.
Dengan demikian, Hedi pun mempertanyakan batching plan PT. BBS yang beroperasional kembali. Menurut informasi yang pihaknya dapat, ada berita acara batching plan tersebut berjanji tidak akan beroperasi sampai ijinnya terpenuhi.
“Info yang kami dapat, selain plan tersebut pernah ditutup, bahkan ada berita acara antara PT. BBS dengan pihak-pihak terkait di Pemda Lebak yang disepakati batching plan tidak akan beroperasi sampai ada ijinnya. Namun kenapa kini bisa beroperasional kembali dan pihak terkait seperti tutup mata,” kata Hedi bertanya.
Hasil penelusuran pihak media, menjadi pertanyaan besar batching plan PT. BBS beroperasi kembali bahkan menyuplai ready mix ke sejumlah proyek pemerintah DPUPR Provinsi Banten. Jika status batching plan tersebut ilegal, bagaimana bisa masuk ke proyek pemerintah.
Bahkan informasi yang diterima, ada sejumlah kontraktor penyedia jasa yang mengikuti tender di Dinas PUPR Provinsi Banten dengan menyertakan dukungan ready mix PT. BBS yang status Legalitasnya dipertanyakan. Tentunya pihak ULP, Pokja Pengadaan Barang dan jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen harus teliti mereviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
Terpisah, pihak media masih menggali informasi dari Satpol-PP Kabupaten Lebak yang belum dapat belum dapat dikonfirmasi mengenai hal ini.(Red)
