Lebak, UNB.- Publik di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, tengah menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) di Desa Sangiang. Rabu (5/11/2025).
Sorotan ini mengarah pada rangkap jabatan Ketua Kelompok Kerja Antar Desa (KKAD), Marta Wijaya, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus Pendamping Desa.
Rangkap jabatan tersebut dinilai melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU telah menegaskan bahwa Pendamping Desa tidak diperkenankan merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, apalagi dalam proyek bernilai ratusan juta rupiah.
Lebih lanjut, beredar isu mengenai adanya setoran sebesar 30% kepada pihak aspirasi dalam pelaksanaan Program Pisew.
Setoran tersebut diduga diminta oleh Ketua KKAD kepada kelompok kerja antar desa dari total anggaran proyek sebesar Rp500 juta.
Tak hanya itu, praktik serupa juga disebut terjadi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Sangiang, dengan dugaan setoran mencapai 30% dari anggaran Rp195 juta.
Beberapa anggota kelompok Pisew dan P3A mengaku pernah mendengar atau mengalami langsung permintaan setoran tersebut. Salah satu pernyataan menyebutkan:
“Iya, terkait uang 30% itu memang ada waktu pekerjaan P3TGAI. Informasinya katanya dikembalikan, tapi justru ke bawah tidak ada uang sebesar Rp60 juta.”
Dugaan pencatutan nama dan manipulasi dalam proses pelaksanaan proyek juga turut memperkuat kecurigaan publik.
Kasus ini dinilai perlu segera mendapat perhatian dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Banten dan Kejaksaan Negeri Lebak, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelola kegiatan Pisew dan P3TGAI tahun 2025 di Desa Sangiang.(Red)
